BIDIKNEWS-8NDONESIA | lintas -Daerah Ketapang, Kalimantan Barat* – Masyarakat Desa Jago Bersatu, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, kini tengah dihadapkan pada kegelisahan terkait pengelolaan aset Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diduga telah dijual oleh oknum kepala desa (Kades) dan ketua Bumdes. Kejadian ini memicu kekhawatiran warga, yang menuntut transparansi dan penjelasan dari pihak aparatur desa agar situasi tidak semakin memanas.
Pada tanggal 25 Desember 2024, Narto, seorang warga setempat, menjelaskan bahwa masyarakat saat ini sangat mempertanyakan keberadaan aset Bumdes, terutama sebuah mobil truk yang selama ini digunakan untuk kepentingan desa. Mobil truk tersebut diketahui dibeli dengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) pada masa kepemimpinan kepala desa yang lama. Namun, kini truk tersebut diduga telah dijual oleh kepala desa yang baru menjabat.
Menurut Narto, selain truk, masih ada beberapa aset lainnya yang hilang, seperti mesin penyedot pasir yang juga diduga telah dijual oleh ketua Bumdes. Keadaan ini membuat warga bingung dan mempertanyakan ke mana perginya aset desa tersebut, serta bagaimana laporan keuangan Bumdes selama ini dikelola.
“Masyarakat tidak tahu ke mana uang tersebut pergi, dan siapa yang mengambilnya. Apalagi, sejumlah besar uang Bumdes yang seharusnya digunakan untuk kepentingan desa, seperti Rp 140 juta yang digunakan untuk membeli mobil truk, juga tidak jelas pertanggungjawabannya,” kata Narto. Bahkan, sejumlah uang senilai Rp 25 juta yang dipotong untuk biaya notaris
juga tidak transparan penggunaannya.Sebagai tambahan, warga juga mengungkapkan kekhawatiran tentang lemahnya pengawasan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten, khususnya Inspektorat, yang diduga gagal dalam mengawasi pengelolaan Bumdes dengan baik. Hal ini membuat masyarakat semakin resah dan merasa tidak mendapatkan kejelasan terkait keberadaan aset desa.
Hingga berita ini diterbitkan, perangkat desa dan ketua Bumdes belum dapat dihubungi untuk memberikan klarifikasi terkait masalah ini. Nomor telepon yang tertera untuk menghubungi mereka ternyata tidak aktif.
Warga berharap agar pihak berwenang segera turun tangan untuk menyelidiki kasus ini dan memberikan penjelasan yang memadai. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan ketegangan di masyarakat akan semakin meningkat (red.)
BNP-Red-20
