BIDIKNEWS INDONESIA // Lintas Berita Daerah Muara Bungo; Rabu 22 April 2026 – Di tengah deru rencana pembangunan dan penataan ulang wajah Kota Muara Bungo, terselip kisah humanis dari para pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup di atas lahan Pemda di Kelurahan Jaya Setia.
Menindaklanjuti konfirmasi dari Dinas Perkim mengenai proyek revitalisasi Taman Pusparagam, awak media BIDIKNEWS turun ke lapangan untuk mendengarkan langsung aspirasi warga yang warungnya terdampak.
Sebanyak empat unit bangunan rumah makan semi permanen di lokasi tersebut dipastikan masuk dalam zona penataan ruang terbuka hijau. Menghadapi kenyataan pahit ini, warga penghuni warung menunjukkan sikap yang sangat kooperatif dan bijaksana.
Tanpa nada perlawanan, perwakilan warga terdampak menyatakan kesiapan mereka untuk mematuhi aturan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bungo di bawah kepemimpinan Bupati H. Dedi Putra, SH., M.Kn, dan Wakil Bupati, Ustadz Tri Wahyu Hidayat.
”Kami akan patuh atas semua kebijakan yang diambil pemerintah Bungo. Kami sangat yakin apapun kebijakan Pemda Bungo, semua pastilah untuk kebaikan daerah kita juga. Keindahan tatanan kota juga menjadi nilai daya tarik pengunjung luar Bungo untuk datang ke Bungo,” tutur Harindaldi salah seorang pemilik warung dengan nada bicara yang terukur.
Sikap ini mencerminkan tingginya kesadaran warga akan pentingnya penataan kota demi kepentingan publik yang lebih luas. Mereka memahami bahwa lahan yang mereka tempati adalah aset negara yang memiliki peruntukan sah.
Namun, di balik kepatuhan tersebut, terungkap beban berat yang harus dipikul para pedagang kecil ini. Mengingat Surat Peringatan (SP) pengosongan lahan memberikan tenggat waktu yang sangat singkat, warga merasa terhimpit secara ekonomi dan mental.
Sambil tertunduk lesu, dengan nada lirih dan air mata yang mulai terisak, warga menyampaikan permohonan tulus kepada pemimpin daerah.
”Namun dibalik itu, jika boleh kami meminta, memohon kepada Bapak Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo, sekiranya tempat kami yang akan digusur tinggal beberapa hari lagi… sekiranya boleh kami meminta perpanjangan sedikit waktu,” pintanya dengan suara bergetar.
Aspirasi warga berfokus pada kebutuhan waktu transisi yang manusiawi. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan kelonggaran waktu, setidaknya hingga akhir tahun 2026 atau minimal dua bulan lagi, batas bulan Juni 2026.
”Agar dapat kami bernafas, mempersiapkan, mengumpulkan uang dari usaha kami ini untuk menyewa tempat kami berdagang yang baru. Juga dapat mempersiapkan uang untuk kebutuhan anak-anak kami yang sekolah, masuk tahun ajaran baru,” jelasnya, menggambarkan dilema ekonomi yang mereka hadapi.
Panggilan Kebijaksanaan Pemimpin untuk menyikapi realita berimbang di lapangan. Di satu sisi, pemerintah memiliki hak dan rencana sah untuk menata aset daerah demi kemajuan kota. Di sisi lain, ada warga negara yang patuh namun membutuhkan kebijakan berbasis kemanusiaan.
Kini seluruh masyarakat Bungo melirik menanti pembuktian nyata atas kebijaksanaan yang berada di meja Bupati H. Dedi Putra dan Wakil Bupati Ustadz Tri Wahyu Hidayat. Publik menanti bagaimana pemimpin daerah menyelaraskan antara ketegasan aturan penataan kota dengan empati terhadap keberlangsungan ekonomi rakyat kecil yang siap patuh.
BNP.Red-008 BIDIKNEWS INDONESIA
Edisi: Mengawal Keadilan, Mendengar Suara Rakyat.
