BIDIKNEWS INDONESIA // KABAR LINTAS DAERAH MUARA BUNGO; 1 Mei 2026 – Di tengah riuh rendah perbincangan nasional mengenai program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Bupati Bungo (Ustadz Tri Wahyu Hidayat), mengambil posisi tegas dan optimis. Ia menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kemitraan Desa untuk Ketahanan Masyarakat Produktif (KDKMP) bukan sekadar program sosial, melainkan “senjata” ekonomi bagi pengusaha lokal untuk bersaing di pasar besar, termasuk menghadapi ekspansi ritel dan korporasi asing.
Wabup Tri Wahyu Hidayat menekankan bahwa pesimisme publik harus dijawab dengan kesiapan ekosistem daerah. Baginya, MBG dan KDKMP adalah instrumen redistribusi ekonomi yang nyata.
”Kita jangan hanya menjadi penonton di tengah putaran dana besar ini. MBG dan KDKMP adalah momentum bagi UMKM dan usaha desa di Bungo untuk naik kelas. Jika dikelola dengan benar, produk lokal kita akan memiliki standar kualitas yang mampu bersaing di pasar modern maupun jaringan distribusi asing,” ujar beliau.
TIGA PILAR OPTIMISME EKONOMI DAERAH
Dalam kajiannya, Wakil Bupati menggarisbawahi tiga alasan fundamental mengapa program ini harus didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat:
1. Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi MBG menciptakan permintaan (demand) yang masif dan stabil. Hal ini memaksa rantai pasok lokal mulai dari petani, peternak, hingga jasa boga untuk meningkatkan kapasitas produksi secara berkelanjutan.
2. Multiefek Putaran Uang Daerah Program ini memastikan uang negara tidak kembali ke pusat atau mengalir ke luar negeri melalui impor, melainkan mengendap dan berputar di pasar-pasar tradisional dan badan usaha milik desa (BUMDes) di Bungo.
3. Solusi Defisit Dana Transfer Pusat Di saat dana transfer pusat ke APBD mengalami tren penurunan (drop), intervensi langsung melalui MBG dan KDKMP hadir sebagai stimulan ekonomi alternatif. Melewatkan peluang ini dianggap sebagai kerugian besar bagi ketahanan finansial daerah.
Melalui KDKMP, usaha lokal desa tidak lagi bergerak sendiri-sendiri, melainkan dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Hal ini memberikan daya tawar (bargaining power) yang lebih kuat saat berhadapan dengan pemain pasar besar.
”Jika usaha desa kita sudah mampu memenuhi standar gizi dan kualitas program nasional ini, maka masuk ke rak-rak supermarket besar atau bersaing dengan produk ‘aseng’ di pasar internasional bukan lagi sekadar mimpi. Ini adalah latihan tempur ekonomi yang nyata,” tambah Wabup.
Pemerintah Kabupaten Bungo mengajak seluruh masyarakat untuk melihat MBG dan KDKMP melampaui kontroversi politik. Ini adalah momentum bagi “si kecil” untuk menunjukkan bahwa kualitas lokal mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan petarung di pasar global.
Wakil Bupati Bungo, Ustadz Tri Wahyu Hidayat, menguraikan bahwa filosofi di balik dukungannya terhadap MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KDKMP (Kemitraan Desa untuk Ketahanan Masyarakat Produktif) adalah tentang revolusi mental pelaku usaha. Ia memandang program ini sebagai inkubator bisnis raksasa bagi produk lokal.
Beliau menggagas bahwa KDKMP harus menjadi jembatan sertifikasi.
“Selama ini UMKM kita sulit masuk pasar besar karena kendala standar. Melalui MBG, pemerintah daerah akan mendampingi pelaku usaha desa agar produknya mulai dari beras, telur, hingga sayur memenuhi standar kualitas tinggi. Begitu standar ini tercapai, pasar asing sekalipun tidak punya alasan untuk menolak produk kita,” urai Ustadz Tri Wahyu.
Ide besar beliau adalah menjadikan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai pusat agregasi. Dengan adanya kepastian pembeli (MBG), desa memiliki posisi tawar yang kuat. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa margin keuntungan terbesar tetap berada di tangan rakyat desa, bukan lari ke korporasi besar atau distributor asing yang selama ini mendominasi rantai pasok pangan.
Ustadz Tri Wahyu mendorong agar KDKMP di Bungo diintegrasikan dengan platform digital lokal.
“Kita ingin melihat setiap butir nasi dan lauk dalam program MBG ini bisa dilacak (traceability) berasal dari petani mana di Bungo. Ini adalah bentuk transparansi dan kebanggaan produk lokal. Jika kita sudah terbiasa dengan sistem manajemen yang rapi dan terdigitalisasi, kita tidak akan lagi minder bersaing dengan market place besar milik asing.”
Pesan Moral: Optimisme di Tengah Kontroversi
Menutup gagasannya, Ustadz Tri Wahyu Hidayat berpesan agar masyarakat tidak terjebak dalam perdebatan tanpa aksi.
”Kontroversi itu bunga dari sebuah perubahan besar. Namun, tugas kita di daerah adalah memastikan bahwa kebijakan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi berkah bagi perut rakyat dan dompet petani kita. Kita tunjukkan bahwa dari desa-desa di Bungo, kita bisa membangun kekuatan ekonomi yang membuat pihak asing segan,” tegasnya dengan penuh keyakinan.
MBG dan KDKMP bukan sebagai program “bagi-bagi makanan” semata, melainkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di tingkat akar rumput yang bertujuan untuk:
• Menciptakan kemandirian pangan nasional.
• Menguatkan struktur modal usaha lokal.
• Membuktikan bahwa sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah mampu membendung arus dominasi ekonomi asing melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang profesional.
[TIM BNP – BIDIKNEWS INDONESIA]
