BIDIKNEWS-INDONESIA | Lintas-Daerah Pontianak Kalbar – Proyek pembangunan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk SMA N 1 Sungai Kakap (Konsolidasi) Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalbar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2024, Jadi sorotan publik Duggan kuat akan terjadi gagal atau mangkrak.
Proyek yang dianggarkan dengan pagu dana sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) yang mana nilai HPS Rp. 1.999.820.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ini menjadi sorotan publik hingga LSM.
Proyek yang dilelang melalui LPSE UPBJ Unit Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Barat dimenangkan oleh CV Cahaya Putra Mandiri yang beralamat di Jalan Alianyang Gg. Kencana I No. 16 B, Pontianak, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.510.136.689,26 (Satu Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), terendah dan termasuk dalam kategori lulus dengan evaluasi kewajaran harga (EKH).
Namun, tim awak media online dan LSM menemukan di lapangan bahwa pelaksana yang sama, yang bertanggung jawab untuk proyek pembangunan SMK N 1 Terentang, dengan inisial (A), juga terlibat dalam proyek SMA N 4 Sungai Kakap. Berdasarkan pemantauan di lapangan, progres pekerjaan sangat minim, baru mencapai sekitar 40%, dengan hanya beberapa pekerja yang terlibat. Kegiatan yang seharusnya telah mencapai tahap penyelesaian, seperti pembangunan toilet, ruang kelas baru, dan ruang guru, belum terlihat signifikan, bahkan baru mencakup pemasangan kusen pintu dan penyusunan dinding batako setinggi 1,5 meter.
Dengan waktu yang semakin terbatas, masyarakat di sekitar lokasi berharap proyek ini dapat selesai pada akhir tahun ini. Namun, melihat kondisi di lapangan, serta saat ini kondisi cuaca exstrim pancaroba hal tersebut tampaknya sangat sulit dicapai oleh pelaksana.
Pelaksana yang juga bertanggung jawab untuk pembangunan di SMK N 1 Terentang dan SMA N 4 Sungai Kakap diduga akan menghadapi keterlambatan yang berpotensi menyebabkan putus kontrak atau adendum waktu kerja prabayar,” Hal ini, menurut sumber di lapangan berinisial MZ disebabkan oleh ketidakmampuan dalam pengelolaan manajemen proyek. Bahkan, di SMKN 1 Terentang, ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, seperti penggunaan karung bekas untuk cor penutupan lantai dan pengecoran balok yang putus bersambung.
Adanya kejadian ini publik pun berharap agar Inspektorat APIP Irban 5 segera turun ke lokasi proyek di SMA N 1 Sungai Kakap dan SMKN 1 Terentang yang dikerjakan oleh CV Cahaya Putra Mandiri untuk melakukan pemeriksaan.
Pada hari Rabu, 11 Desember 2024, Ketua AMOK (Aliansi Media Online Kalbar) juga dihubungi terkait kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelaksana proyek yang sama, berinisial (A), diduga terlibat dalam pekerjaan rumah khusus di Desa Padang Tikar 2, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, yang terindikasi adanya masalah lahan dan keterlambatan. Namun, untuk proyek rumah khusus tersebut, pelaksana menggunakan CV Cikkillir.
Dengan banyaknya proyek yang ditangani oleh pelaksana (A) di berbagai wilayah, publik bertanya-tanya apakah pelaksana tersebut mampu menyelesaikan semua pekerjaan tepat waktu. Kredibilitas pelaksana dalam mengelola proyek dengan anggaran miliaran rupiah sangat dipertanyakan. Oleh karena itu, Ketua AMOK sebagai sosial control meminta agar pejabat terkait memberikan sanksi atas keterlambatan pekerjaan dan meminta agar konsultan supervisi lebih ketat dalam melakukan pengawasan teknis dan administratif, termasuk kualitas beton dan material yang digunakan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan.
Sebelum berita ini diterbitkan Dr .Hendro Seno LSM Pemantau Pembangunan Nasional Pencegahan Penyimpangan Uang Negara Dan Korupsi saat diminta tanggapannya mengatakan jika setiap pekerjaan yang diduga ada penyimpangan dan pelaksana kontraktornya orang yang sama hanya perusahaan yang berbeda ya patut ada dugaan kuat degan waktu yang tersisa semua pekerjaan bisa gagal atau terindikasi mangkrak ini harus ada tindakan khusus pengguna anggaran atau dinas terkait dan pihak APH sebab itu tanggung jawab mereka.
Masih ucap Dr .Hendro Seno sesuai printah Presiden Prabowo segala bentuk korupsi harus di tindak tegas bersama dan temuan awak media maupun LSM segera jadi atensi para pemangku kebijakan dan APH jagan menunggu dah ribut baru ada tindakan tegasnya. (red.)
BNP-Red-020
