BIDIKNEWS-Indonesia Liputan Khusus
BANDUNG BARAT, JABAR – Keterbukaan informasi menjadi isu panas yang menghangatkan diskusi publik terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bandung Barat (KBB). KPU KBB, dalam pertemuan dengan Tim Pokja Wartawan pada 27 September 2024, tampak “menutup diri” dalam memberikan informasi tentang peran penggunaan anggaran sebesar Rp 60 miliar .
Ketua KPU KBB, Rifqi Ahmad Sulaeman, dalam pertemuan tersebut, menegaskan bahwa DPT telah menetapkan dan memperkirakan KPPS sedang berlangsung. Namun, saat ditanya mengenai rincian penggunaan anggaran, Rifqi mengaku dapat memberikan informasi tersebut hanya Bendahara di bagian keuangan yang dianggap sebagai pihak yang memiliki data tersebut. Begitupun saat melakukan audiens berikutnya dijawab oleh Warna Gumelar ,bahwa perincian anggaran silahkan hub pihak terkait Kesbangpol Bandung Barat.
Jawaban tersebut hanya mempertegas kesan bahwa KPU KBB berusaha menghindari pertanggungjawaban dan membangun tembok, terkesan melempar bola karena saat klarifikasi dengan pihak Plt Kabid Kesbangpol Weda , dia hanya menjelaskan mekanismenya saja saat ditemui oleh tim awak media.
Menurutnya, pihak Kesbangpol hanya mengeluarkan dan memberikan anggaran tersebut dari APBD sebesar 60 Miliar, sedangkan untuk penggunaanya pihak KPU lah yang mengetahuinya, dan Kita nantinya , hanya menerima pelaporannya 3 hari setelah Pilkada Serentak 2024 di selenggarakan.
Tindakan KPU KBB ini berpotensi melanggar Pasal 28 UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi. Keterbukaan anggaran adalah landasan bagi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemilu. Apalagi, Pasal 29 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jelas mengamanatkan Badan Publik untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat.
Sikap tertutup KPU KBB hanya menambah spekulasi dan dugaan bahwa ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Hal ini berpotensi menciptakan ruang bagi praktik korupsi, di mana otoritas yang berwenang dapat terjadi tanpa pengawasan yang memadai.
Ketua Pokja Wartawan KBB, M. Rauf, tidak tinggal diam. Ia mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai sikap KPU KBB, “Transparansi anggaran bukan sekedar formalitas, tapi sebuah kewajiban”.
Ketua Pokja Wartawan KBB pun menegaskan, bahwa “KPU KBB harus segera menanggapi tuntutan transparansi ini. Masyarakat berhak mengetahui berapa anggaran yang dialokasikan untuk Pilkada Serentak 2024 ini digunakan,”ungkapnya.
Menghindar dari pertanggungjawaban Transfaransi rincian penggunaan anggaran Pilkada Serentak 2024 hanya akan melemahkan citra KPU KBB di mata publik dan memperkuat dugaan adanya penyelewengan dan korupsi dalam pengelolaan dana tersebut,” Tegasnya .
Kami menunggu langkah konkret dari KPU KBB. Kesediaan mereka untuk membuka akses informasi akan menjadi ujian integritas yang menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Keterbukaan adalah langkah awal untuk menghindari penyelewengan dan memastikan bahwa anggaran Pilkada digunakan dengan tepat.
Demikian kami dari Tim Pokja Wartawan KBB sampaikan, dengan harapan agar KPU KBB mendengarkan suara publik dan dapat merespons dengan bijak terkait Transfaransi Perincian anggaran Pilkada Serentak 2024 ini
BNP-RED-020
