BIDIKNEWS – INDONESIA // Kabar Daerah Bungo
Selasa, 23 Desember 2025 – Jagad maya Kabupaten Bungo mendadak gempar. Sebuah isu miring mengenai dugaan praktik pungutan liar (pungli) berjamaah yang melibatkan oknum petugas Tera Timbangan di Bidang Metrologi Dinas Perindagkop Kabupaten Bungo mencuat ke permukaan.
Tak main-main, praktik haram ini diduga telah berurat akar selama belasan tahun dengan omzet mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah yang mengalir deras ke kantong pribadi, tanpa menyentuh kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Modus Operandi: “Main Mata” dengan Pihak Ketiga, Berdasarkan keterangan sumber internal terpercaya yang mengantongi bukti-bukti kuat, pola permainan ini terorganisir sangat rapi. Oknum Metrologi Bungo diduga sengaja melibatkan pihak ketiga dari luar kabupaten (Provinsi) yang memiliki lisensi ahli uji tera sebagai “eksekutor” lapangan.
Sistem kerjanya, pihak ketiga mendatangi perusahaan sawit skala besar untuk mengecek masa berlaku tera. Jika habis, pengujian dilakukan dengan didampingi petugas Metrologi Perindagkop Bungo. Namun, alih-alih membayar ke kas negara, perusahaan diarahkan mentransfer biaya uji tera langsung ke rekening pribadi pihak ketiga tersebut.
“Setelah uang masuk ke rekening pihak ketiga, hasilnya langsung dibagi dua, 50:50 persen. Jatah untuk oknum dinas ditransfer langsung ke rekening pejabat terkait di Bidang Metrologi. Segel plat resmi tera baru dikeluarkan setelah transaksi ‘bawah meja’ itu tuntas,” ungkap sumber dengan nada geram kepada awak media BidikNews.
PAD Bocor, Kantong Pribadi Menggendut!
Ironisnya, selama belasan tahun, uang hasil tera dari puluhan pabrik sawit raksasa di Bungo ini diduga nyaris tidak pernah disetorkan sebagai PAD. Jikapun ada yang disetor, jumlahnya hanya sekian persen sebagai formalitas penggugur kewajiban.
Kondisi personel Metrologi yang sangat minim dulu tiga orang kini tersisa dua orang disinyalir menjadi celah keamanan yang sengaja dimanfaatkan. Mereka bebas “bermain” tanpa pengawasan internal yang berarti.
Sementara itu, untuk objek kecil seperti SPBU dan loading sawit, mereka bergerak sendiri, namun akurasi pengujiannya kini menjadi tanda tanya besar di mata publik.
Petani Jadi Korban, Luka Lama Kuamang Kuning Terbuka Kembali
Praktik ini bukan tanpa korban. Publik masih ingat kasus di Kecamatan Pelepat Ilir (Kuamang Kuning), di mana petani sawit melaporkan kecurangan timbangan di loading sawit. Akibat tera yang diduga “bisa diatur”, kiloan timbangan tidak sesuai dengan berat asli, yang secara sistematis merampok keuntungan petani kecil.
LHP BPK 2024: Bukti Penguat Kebocoran Sistemik
Temuan investigasi ini sejalan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Pemkab Bungo Tahun 2024 (Buku I dan II). BPK secara tegas menyoroti:
• Pendapatan Retribusi Tidak Optimal: Adanya kelemahan penatausahaan yang mengakibatkan PAD tidak maksimal.
• Risiko Kebocoran Pendapatan: Penatausahaan retribusi di SKPD tidak sesuai ketentuan, membuka celah bagi oknum untuk menggelapkan hasil pungutan.
• Kelemahan Pengendalian Intern: Kepala SKPD dinilai gagal mengawasi pelaksanaan anggaran, diperparah dengan jumlah personel yang tidak sebanding dengan beban kerja.
Mendesak Tipikor Polres dan Kasi Pidsus Kejari Bungo Bergerak
Negara telah memagari praktik ini melalui UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Pasal 32 secara jelas mengancam pelaku yang memperdaya masyarakat dengan alat ukur ilegal dengan sanksi pidana penjara dan denda.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bidang Metrologi Dinas Perindagkop Bungo belum memberikan jawaban resmi. Namun, bola panas kini berada di tangan Tipikor Polres Bungo dan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bungo.
Publik mendesak APH untuk segera melakukan Audit Investigatif secara menyeluruh. Ketidaksesuaian antara jumlah perusahaan wajib tera dengan realisasi PAD adalah bukti nyata yang tidak bisa dibantah.
Pengakuan sumber beserta data bukti transfer yang dimiliki awak media BidikNews seharusnya sudah cukup menjadi pintu masuk bagi jaksa dan polisi untuk menyeret oknum-oknum “mafia timbangan” ini ke meja hijau.
“Jangan biarkan rakyat kecil dan daerah dirampok oleh oknum yang berlindung di balik seragam dinas. Kami menanti keberanian Kejari dan Polres Bungo!”
Tim Investigasi – BidikNews Indonesia
