BIDIKNEWS – INDONESIA // KABAR DAERAH BUNGO – Menanggapi simpang siur informasi mengenai penonaktifan massal kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bungo per Januari 2026, Pemerintah Kabupaten Bungo merasa perlu menyampaikan fakta realita secara transparan demi mengedukasi masyarakat. (Jum’at 9 Januari 2026)
Kebijakan yang diambil oleh Bupati Bungo, H. DEDI PUTRA, SH., M.Kn., bukanlah keputusan instan tanpa dasar, melainkan langkah “Penyelamatan Fiskal” dan “Koreksi Tata Kelola” atas beban masa lalu yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya.
1. Sebab Musabab: Warisan Masalah dan “Bom Waktu” RSUD H. Hanafie
Berdasarkan LHP BPK RI tahun 2024 dan audit Oktober 2025, ditemukan borok tata kelola di RSUD H. Hanafie yang terjadi sebelum era kepemimpinan saat ini.
• Praktik Mark-Up Kas Kecil: BPK menemukan pencairan cek untuk operasional (listrik, air, telepon) yang melebihi kebutuhan riil hingga Rp900 juta per transaksi, yang kemudian digunakan tanpa SPJ yang jelas.
• Kehilangan Aset: Terdapat aset senilai Rp5,22 miliar yang tercatat tapi fisiknya “hilang/gaib”.
• Tunggakan Klaim: Manajemen lama gagal mengelola administrasi klaim BPJS secara tertib, mengakibatkan RSUD mengalami defisit arus kas.
2. Realita Penonaktifan 65.000 Peserta: Efisiensi atau Keadaan Darurat?
Banyak yang bertanya mengapa kepesertaan menyusut dari 100.368 menjadi 35.249 jiwa. Inilah faktanya:
• Beban Hutang Iuran: Pemerintah saat ini mewarisi beban tunggakan iuran BPJS yang sangat besar dari tahun-tahun sebelumnya.
• Pemangkasan Kuota Pusat (APBN): Adanya kebijakan nasional yang membatasi subsidi hanya untuk warga Desil 1-5 (Miskin Ekstrem). Warga Desil 6-10 secara sistemik dicoret oleh pusat.
• Keputusan Tepat: Daripada membiarkan seluruh kepesertaan macet (kartu semua warga mati) karena anggaran tidak cukup untuk membayar total premi, Bupati mengambil langkah pahit namun rasional: Memprioritaskan yang benar-benar miskin agar layanan kesehatan mereka tetap terjamin tanpa gangguan tunggakan.
3. Janji Politik “Kartu Bungo Sehat” dan Komitmen Dedy Putra
Program Kartu Bungo Sehat (KBS) tetap menjadi pilar utama. Namun, KBS era Dedy Putra adalah kartu yang “Berbasis Data Akurat”, bukan kartu sekadar janji yang akhirnya tidak bisa dibayar preminya ke BPJS.
• Transformasi Digital: Saat ini sedang dilakukan pembersihan data (verifikasi ulang) agar warga yang benar-benar layak mendapatkan bantuan dapat tercover kembali di perubahan anggaran.
• Pembersihan Korupsi: Bupati berkomitmen memberantas “kejahatan anggaran” di RSUD agar dana yang semula bocor bisa dikembalikan untuk membiayai iuran warga yang kini dinonaktifkan.
Mendukung Langkah “Bungo Baru”
Masyarakat harus memahami bahwa “Obat yang pahit dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit yang kronis”. Penonaktifan ini adalah upaya membersihkan sisa-sisa kegagalan manajerial masa lalu. Bupati Dedy Putra memilih bersikap jujur tentang keterbatasan anggaran daripada memberikan janji palsu yang berujung pada penolakan pasien di Rumah Sakit karena kartu tak terbayar.
BERIKUT INFOGRAFIS dan TANYA JAWAB, APA YANG TERJADI DENGAN BPJS KITA?
1. Kenapa ada penonaktifan massal?
• Audit BPK RI: Ditemukan kebocoran dana di RSUD H. Hanafie (era sebelum 2026) mencapai miliaran rupiah yang merusak kas daerah.
• Aturan Pusat: Pemerintah Pusat (APBN) memperketat subsidi hanya untuk warga “Sangat Miskin”.
• Hutang Masa Lalu: Pemkab harus melunasi tunggakan iuran tahun-tahun sebelumnya agar BPJS tidak memblokir layanan seluruh warga Bungo.
2. Apa langkah Bupati Dedy Putra?
• Prioritas Rakyat Kecil & Menjamin ± 35 ribu warga paling membutuhkan tetap aktif 100%.
• Berantas Korupsi: Menutup lubang kebocoran anggaran di RS agar uang rakyat tidak dikorupsi oknum.
• Verifikasi Data: Memperbaiki data agar “Kartu Bungo Sehat” tepat sasaran, bukan kartu yang hanya bisa dipegang tapi tidak bisa dipakai.
3. Apa yang harus warga lakukan?
• Cek status di Aplikasi Mobile JKN.
• Jika dinonaktifkan tapi merasa sangat miskin, lapor ke Kantor Desa/Kelurahan untuk didaftarkan kembali dalam pemutakhiran data.
TANYA JAWAB SEPUTAR KARTU BUNGO SEHAT
Apakah janji “Kartu Bungo Sehat” batal?
TIDAK. Kartu Bungo Sehat tetap berjalan, namun saat ini sedang dilakukan “Cuci Data”. Bupati Dedy Putra tidak mau membohongi rakyat dengan kartu yang aktif di tangan tapi ditolak Rumah Sakit karena Pemkab tidak punya uang untuk bayar iurannya. Lebih baik sedikit tapi terbayar, daripada banyak tapi macet.
Kenapa harus ada pemangkasan peserta?
Karena anggaran daerah (APBD) sedang dalam kondisi kritis akibat pengelolaan keuangan yang berantakan di masa lalu. Bupati memilih menyelamatkan warga yang benar-benar tidak mampu terlebih dahulu sambil menata kembali keuangan daerah yang bocor.
Siapa yang paling bertanggung jawab atas kondisi RSUD H. Hanafie?
Berdasarkan temuan BPK RI 2024/2025, ada kegagalan manajerial serius di era sebelum pemerintahan sekarang. Saat ini Bupati Dedy Putra sedang berupaya memperbaiki sistem agar kejadian “Hilang Aset” dan “Mark-up Cek” tidak terulang lagi.
Kapan kartu saya aktif kembali?
Pemkab Bungo sedang bekerja keras mencari celah anggaran dan melakukan lobi ke Pemerintah Pusat (APBN). Bagi warga yang benar-benar layak, akan diusulkan kembali secara bertahap seiring dengan sehatnya keuangan daerah.
PESAN UNTUK WARGA BUNGO
”Bupati Dedy Putra memilih bersikap jujur tentang kondisi pahit anggaran, daripada memberi janji manis yang akan menyengsarakan pasien di kemudian hari. Mari dukung pembersihan korupsi anggaran kesehatan agar Bungo Baru yang Sehat benar-benar terwujud.”
CATATAN PENTING: Bagi warga yang terdampak penonaktifan dan merasa kondisinya masih layak menerima bantuan, silakan segera melapor ke Operator Desa/Kelurahan untuk pemutakhiran data agar bisa diusulkan kembali dalam kuota tambahan.
(TIM LIPUTAN KHUSUS BNP)
