BIDIKNEWS – INDONESIA // Liputan Khusus BIDIK— 7 Januari 2026; Demokrasi kita sedang mengidap gejala amnesia kronis. Setiap lima tahun, rakyat dipuja bak raja, suara mereka diburu hingga ke gang-gang sempit. Namun, begitu kursi kekuasaan diduduki, jeritan rakyat yang menuntut hak dasar mulai dari perbaikan jalan, akses air bersih, hingga keadilan agraria hanya dianggap sebagai kebisingan yang mengganggu jamuan makan malam para elit.
Realitas hari ini menunjukkan jurang yang semakin lebar antara meja kerja pejabat dan dapur rakyat. Banyak pemimpin daerah kini terjebak dalam “gelembung elit”, di mana laporan di atas kertas lebih dipercaya daripada tangisan di lapangan. Kebijakan seringkali lahir dari pesanan kelompok kepentingan, bukan dari kebutuhan mendesak warga.
”Suara rakyat bukan sekadar instrumen pemenangan atau kebisingan di masa kampanye. Ia adalah kompas. Tanpa mendengar rakyat, seorang pemimpin sebenarnya sedang berjalan dalam kegelapan dan membawa daerahnya menuju jurang kegagalan,” tegas pengamat kebijakan publik
Ketika saluran komunikasi formal tersumbat oleh birokrasi yang kaku dan sikap antikritik, rakyat tidak boleh hanya berpangku tangan. Pengabaian ini adalah ujian bagi kedaulatan kita.
Ada tiga realitas pahit yang harus dihadapi jika kita terus diam:
• Normalisasi Ketidakadilan: Kebijakan yang menindas akan dianggap sebagai standar baru.
• Korupsi Kebijakan: Keputusan diambil hanya untuk menguntungkan segelintir orang.
• Matinya Partisipasi: Rakyat akan kehilangan kepercayaan pada sistem, yang berujung pada apatisme yang merusak negara.
Saatnya Bergerak Terorganisir
Demokrasi tidak berhenti di tempat pemungutan suara. Menuntut hak bukanlah tindakan melawan hukum, melainkan kewajiban warga negara untuk menjaga warisan demokrasi.
Bergerak secara terorganisir baik melalui tekanan media sosial yang masif, gugatan hukum, maupun konsolidasi komunitas adalah satu-satunya cara untuk memaksa pemimpin kembali ke jalur yang benar.
”Apakah kita akan tetap diam dan membiarkan sejarah mencatat kita sebagai generasi yang menyerah, atau kita akan berdiri dan menuntut kembali fungsi kompas yang telah mereka buang?”
Ini bukan lagi soal politik praktis; ini soal keberlangsungan hidup dan martabat kita sebagai pemberi mandat. Jangan biarkan kursi kekuasaan membuat mereka tuli. Teruslah bersuara, karena diam adalah pengkhianatan terhadap diri sendiri.
#SuaraRakyatKompasNegara #TolakPemimpinTuli #RestorasiDemokrasi
