BIDIKNEWS-INDONESIA | Berita-Bidik Ormas Bidik DPC KBB Menyikapi terkait salah satu Desa yang ada di KBB Ada Apa dengan Pengelolaan BUMDes? Ketua DPC KBB Ormas BIDIK ( Barisan Indonesia Pengawas Dan Pemantau Tipikor ) memberikan pernyataan kepada media terkait dugaan penyalahgunaan dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat Kamis (26/12/2024
Berdasarkan Investigasi Media BIDIKNEWS INDONESI yang dilakukan oleh Pimpinan redaksi Pusat (PIMPRED) dan ORMAS BIDIK (Barisan Pemantau dan pengawas tipikor Kabupaten Bandung Barat mengungkap dugaan penyimpangan besar dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dari hasil investigasi, ditemukan dugaan penyalahgunaan yang melibatkan ketua BUMdes di desa yang ada di wilayah hukum Kabupaten Bandung Barat (KBB)
Ketua DPC Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang kembali disahkan oleh DPP Ormas Bidik terus ber komitmen dan bekerja sesusai tupoksi nya dan melaksankan sesuai AD-ART Ormas Bidik membeberkan berbagai kejanggalan dalam pengelolaan BUMDes.
“Banyak kantor BUMDes yang bahkan tidak dibangun di desa-desa. Para perangkat dan pekerja BUMDes cenderung tidak transparan dan tidak kooperatif. Anggaran BUMDes tidak jelas arahnya, bahkan tanpa kejelasan penggunaannya,” ujar nya pada Kamis 26/12/2024).
Ia juga mengkritik lemahnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan BUMDES ,seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyrakat Desa dan menciptakan pengembangan produk unggulan Desa.”tambahnya.
Kami sebagai Sosial kontrol meminta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Dinas Inspektorat Kabupaten KBB untuk turun tangan dengan serius. “Kami mendesak Inspektorat untuk transparan, bahkan jika perlu melakukan konferensi pers untuk menginformasikan hasil evaluasi dan audit dana BUMDes kepada masyarakat. Seluruh dana yang tidak berkembang harus diaudit secara mendetail,” tegas ny
Ia berharap investigasi ini bisa mendorong pembenahan pengelolaan BUMDes agar dana desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Dugaan korupsi yang melibatkan beberapa desa desa di wilyah KBB menjadi sorotan serius. Aparat terkait harus mengambil langkah cepat dan tegas untuk mengusut tuntas kasus ini. Pengelolaan BUMDes yang semestinya menjadi pilar kesejahteraan masyarakat desa kini justru dipenuhi kejanggalan dan potensi merugikan Negara” pungkasnya. (red)
BNP-Red-020
