Kab Bandung Barat, Bidikgroup Indonesia – Masa efisiensi Anggaran yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, pihak DPRD Kabupaten Bandung Barat malah melakukan pengadaan barang Ipad yang menyorot perhatian publik dengan nominal yang fantastis yakni 1M, Rabu (04/06).
Berdasarkan Hal Tersebut. Aktivis Pemuda Bandung Barat angkat bicara terkait pengadaan ipad yang dinilai sebuah pemborosan anggaran. Menurutnya, “DPRD sebagai pihak legislatif yang seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat dan menyalurkan aspirasi rakyat.
“Tidak pantas melakukan hedonisme pengadaan Ipad dengan nilai yang menyentuh angka 1M” Tegas Muhammad Rizqi Prajab Aktivis Pemuda asli Kabupaten Bandung Barat
Prajab menyesalkan adanya penggunaan anggaran tersebut, pasalnya jumlah masyarakat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah masih tergolong sangat banyak yang perlu dibantu, seharusnya pihak legislatif mampu menekan anggaran untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi.
“Saya menyesalkan adanya pengadaan barang yang berbentuk Ipad tersebut dengan harga yang fantastis, jika pihak legislatif serius bekerja untuk kepentingan masyarakat, seharusnya lebih memperhatikan mana yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri” tegasnya.
Pengadaan Barang Ipad tersebut seharusnya dapat dikesampingkan terlebih dahulu, karna jika anggaran tersebut dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur maupu pembangunan SDM tentu akan lebih bermanfaat ketimbang membeli Ipad untuk para Anggota DPRD KBB
Berdasarkan hal tersebut Prajab meminta untuk membatalkan pengadaan Ipad tersebut dan dialokasikan terhadap hal lain yang lebih bermanfaat.
“Sebagai masyarakat sipil yang memiliki hak dalam kontrol sosial pemerintah, saya meminta DPRD KBB menghentikan pengadaan Ipad tersebut, hakikatnya infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat masih sangat memprihatinkan.
Selain itu juga pembangunan SDM di Kabupaten Bandung Barat juga menjadi hal vital yang harus didahulukan oleh pemerintah dalam mengurusi masyarakatnya, bukan sibuk berprilaku hedonisme demi kepentingan pribadinya.
Atas kejadian tersebut kami menuntut untuk kedepannya para pejabat publik di Kabupaten Bandung Barat bisa bersikap dan bertindak harus berdasarkan kepada kepentingan dan aspirasi yang di inginkan oleh Masyarakat itu sendiri. (Red)
