BIDIKNEWS-INDONESIA Inpestigasi-Bidik BANDUNG BARAT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi pilar kesejahteraan masa depan anak bangsa kini berada di bawah mikroskop publik. bukan tanpa alasan, ketidakjelasan nilai satuan harga per porsi makanan mulai memicu diskursus di tingkat akar rumput, khususnya di kalangan orang tua murid dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).kamis 5/3
Dalam wawancara Via Voice Not Watshap di rumah kediaman nya, Ir. Apung Hadiat Purwoko MSI, beliau seorang pemerhati kebijakan pemerintah yang vokal, memberikan kritik tajam sekaligus masukan konstruktif bagi pengambil kebijakan.
Menurut Ir. Apung, selama ini para orang tua dan KPM selalu terjebak dalam teka-teki mengenai berapa sebenarnya nilai nominal dari setiap kotak makanan yang diterima anak-anak mereka. Ketidaktahuan ini, menurutnya, berpotensi menciptakan gesekan sosial dan kecurigaan.
Publik, terutama orang tua murid, itu berhitung. Mereka melihat menu yang tersaji dan membandingkannya dengan ekspektasi. Agar tidak terjadi gejolak dan praduga yang tidak-tidak, Badan Gizi Nasional serta pengelola Dapur MBG wajib mencantumkan harga satuan menu tersebut secara terbuka,” tegas Ir. Apung.
Transparansi Bukan Hanya Harga, Tapi Juga Gizi
Lebih lanjut, Ir. Apung menekankan bahwa transparansi tidak boleh berhenti pada angka rupiah semata. Ia mendesak agar setiap paket makanan dilengkapi dengan label keterangan nutrisi yang jelas.
“Masyarakat perlu tahu apa yang masuk ke tubuh anak-anak mereka. Berapa kalori yang terkandung? Vitamin apa saja yang ada dalam sayuran itu? Bagaimana komposisi proteinnya? Sertakan keterangan gizi tersebut pada kemasan,” lanjutnya.
Menurut beliau, pencantuman rincian vitamin dan gizi memiliki dua fungsi strategis:
Edukasi Publik: Membiasakan KPM memahami standar gizi yang baik.
Akuntabilitas: Memastikan pengelola Dapur MBG benar-benar menyajikan menu sesuai standar kesehatan, bukan sekadar “yang penting kenyang.
Ir. Apung mengingatkan bahwa keberhasilan program MBG bukan hanya soal distribusi yang masif, melainkan kepercayaan publik terhadap kualitas dan kejujuran anggaran.
“Jika harga dicantumkan dan kandungan gizi dipaparkan secara detail, maka akuntabilitas program ini akan terjaga. Jangan sampai niat mulia pemerintah ini tercederai oleh manajemen lapangan yang kurang transparan,” tutupnya dengan nada tegas.
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional kini diharapkan mampu merespons kegelisahan ini agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan tepat sasaran, tepat gizi, dan yang terpenting, tepat integritas (red)
BNP-Red-020