BIDIKNEWS – INDONESIA // Berita Lintas Daerah Bungo – Fasilitas publik yang seharusnya menjadi hak warga kini terancam menjadi sekadar “tanda tanya” di atas kertas. Berdasarkan data terbaru dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2024, pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Kabupaten Bungo kini berada di bawah sorotan tajam.
Ada apa dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim)?
Apa Itu PSU? Mengapa Rakyat Harus Peduli?
Dalam kacamata birokrasi, PSU mungkin hanya singkatan. Namun bagi warga perumahan, PSU adalah hak dasar yang menjamin kelayakan hidup. PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) meliputi: Prasarana: Jalan lingkungan yang kokoh dan sistem drainase yang memastikan pemukiman bebas dari banjir. Sarana: Fasilitas sosial seperti taman, tempat ibadah, dan ruang publik yang mendukung interaksi warga. Utilitas: Jaringan air bersih, listrik, dan sistem pengelolaan sampah yang menjaga kesehatan lingkungan.
Sesuai aturan, pengembang perumahan wajib menyerahkan aset-aset ini kepada Pemerintah Daerah setelah pembangunan selesai. Jika Dinas Perkim gagal memastikan penyerahan ini, atau jika aset tersebut tidak tercatat secara sah sebagai milik daerah, maka ketika terjadi kerusakan jalan rusak, selokan mampet, atau fasilitas terbengkalai pemerintah daerah akan “lepas tangan” dengan alasan aset tersebut belum menjadi milik negara.
Artinya, kelalaian Dinas Perkim dalam menatausahakan PSU secara tidak langsung membiarkan warga hidup dalam ketidakpastian fasilitas dasar. Ketika negara membiarkan PSU terabaikan, di sanalah letak kegagalan fungsi pelayanan publik yang paling mendasar.
PSU adalah jantung dari lingkungan hunian yang layak mulai dari jalan, drainase, hingga sarana ibadah. Namun, temuan BPK mengindikasikan adanya celah dalam penatausahaan aset ini.
Ketika negara telah menetapkan regulasi agar pengembang wajib menyerahkan PSU kepada pemerintah, mengapa realisasinya di lapangan masih menyisakan catatan merah dalam audit keuangan daerah?
Publik berhak bertanya: Apakah Dinas Perkim hanya sekadar “stempel” administratif tanpa pengawasan fisik yang nyata?
Data menunjukkan adanya temuan terkait penatausahaan aset PSU, termasuk pada Perumahan Al-Madinah 2. Kelalaian dalam memastikan aset ini tercatat dan terawat dengan baik bukan sekadar masalah pembukuan.
Ini adalah potret lemahnya pengawasan terhadap kewajiban pengembang yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Jika aset publik tidak dikelola dengan tegas, siapa yang diuntungkan? Dan siapa yang dirugikan jika fasilitas tersebut terbengkalai?
Transparansi atau Menutupi Ketidakmampuan?
Publik patut curiga bahwa pola kerja “asal selesai” di tingkat dinas telah menjadi budaya yang menggerogoti tata kelola aset daerah.
• Lemahnya Pengawasan: Mengapa temuan BPK masih berulang setiap tahun? Apakah ada pembiaran terhadap pengembang yang “nakal”?
• Akuntabilitas yang Dipertanyakan: Apakah penyerahan PSU hanya dilakukan di atas meja tanpa verifikasi lapangan yang ketat?
• Resiko Hukum: Jika aset publik ini sengaja diabaikan, bukankah ini merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan yang nyata?
Waktunya Publik Menuntut Jawaban
Temuan LHP BPK adalah alarm keras bagi Dinas Perkim Kabupaten Bungo. Kita tidak bicara soal angka, kita bicara soal hak warga Bungo atas lingkungan yang layak.
Masyarakat kini harus mulai berani mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab Kepala Dinas Perkim dalam memastikan setiap jengkal PSU di Bungo telah sah menjadi milik negara? Apakah inspektorat sudah melakukan evaluasi mendalam, atau hanya sekadar tindak lanjut administratif yang bersifat formalitas?
Ini bukan lagi saatnya bagi pejabat di Dinas Perkim untuk bersembunyi di balik dokumen yang tidak lengkap. Publik sedang mengawasi. Jika penatausahaan aset daerah saja tidak beres, bagaimana kita bisa percaya pada kinerja proyek-proyek besar lainnya?
Aset ini milik rakyat. Jangan biarkan hak publik tergerus oleh ketidakmampuan birokrasi.
(BNP.Red-008)
