BIDIKNEWS – INDONESIA // KABAR BUNGO JAMBI, 26 Maret 2026 – Slogan “Zero PETI” yang didengungkan Bupati Bungo, Dedi Putra (Cik Dedi), dalam program prioritas 100 hari kerjanya kini berada di titik nadir. Alih-alih melihat alat berat ditarik keluar dari kawasan hutan, fakta di lapangan justru menunjukkan realitas yang kontradiktif.
Di balik rimbunnya hutan wilayah Batu Kerbau dan sekitarnya, deru mesin eskavator masih menjadi “musik” harian yang merusak ekosistem, diduga kuat di bawah perlindungan tangan-tangan kekuasaan.
Hasil penelusuran tim investigasi di lapangan mengungkap fakta mengejutkan. Berdasarkan sumber internal yang mengetahui seluk-beluk pergerakan alat berat di Dusun Batu Kerbau, aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) bukan sekadar urusan perut rakyat kecil, melainkan industri terorganisir yang diduga melibatkan elit daerah.
”Ada sekitar 10 unit eskavator di wilayah tersebut yang diduga kuat milik ‘orang nomor satu’ di kabupaten ini. Modusnya rapi, alat-alat itu tidak terdaftar atas nama pribadi, melainkan menggunakan nama orang lain untuk memutus rantai keterlibatan langsung secara hukum,” ujar narasumber berinisial A, yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Data yang dihimpun menunjukkan jumlah total alat berat yang beroperasi di wilayah sulit jangkau tersebut mencapai ratusan unit. Medan yang ekstrem memerlukan waktu tempuh 2 hari 2 malam perjalanan darat yang hanya bisa ditembus dengan alat berat itu sendiri menjadi benteng alami yang melindungi aktivitas ilegal ini dari jangkauan penegakan hukum biasa.
Publik kini mempertanyakan urgensi dan keseriusan janji “Zero PETI” yang disampaikan Cik Dedi di awal masa jabatannya. Jika benar alat-alat berat tersebut terafiliasi dengan lingkaran kekuasaan, maka kebijakan Zero PETI tak lebih dari sekadar retorika politik untuk meninabobokan masyarakat, sementara pengerukan kekayaan alam terus berlangsung secara masif di “halaman belakang” kabupaten.
Ketegasan pemerintah daerah sedang diuji. Apakah Cik Dedi berani menindak alat berat yang diduga milik kroninya sendiri? Ataukah janji 100 hari ini hanya menjadi “karpet merah” bagi pemain baru untuk menggusur pemain lama di lokasi tambang ilegal?
(Tim Liputan Khusus BNP)
